Wapres Ma’ruf Soal Wacana Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo: Jumlah Yang Harus Cukup Ideal

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengucapkan bahwa jumlah kementerian dalam era Kabinet Indonesia Maju (KIM) ketika ini telah menempuh komposisi yang pas untuk pemerintahan di Indonesia.

Pernyataan hal yang demikian disampaikan oleh Wapres sebagai respons terhadap wacana penambahan jumlah pos kementerian dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jumlahnya ketika ini, yaitu 34 kementerian, telah cukup pas berdasarkan saya,” kata Wapres Ma’ruf Amin sesudah menghadiri acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024)

Tetapi, Wapres menambahkan bahwa bila Presiden dan Wakil Presiden terpilih menganggap penambahan jumlah pos kementerian sebagai kebutuhan, maka wacana hal yang demikian bisa direalisasikan.

“Tetapi bila dianggap perlu, bisa saja lebih dari itu. Apabila dibutuhkan, mungkin bisa lebih dari itu,” katanya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, wacana penambahan pos kementerian di Indonesia diucapkan oleh Wakil Ketua Awam Partai Gerindra, Habiburokhman, terhadap wartawan di rumit gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada hari Senin.

Habiburokhman mengatakan bahwa wacana hal yang demikian wajar untuk dibahas mengingat kabinet Prabowo-Gibran akan melibatkan banyak pihak.

“Sedangkan ‘gemuk’ dalam arti banyaknya, dalam konteks negara, jumlah yang banyak bisa diartikan sebagai kekuatan. Negara kita besar, tantangannya besar, targetnya besar,” ungkapnya.

JK Sebut Kabinet Politis
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla merespon wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah nomenklatur kementerian menjadi 40. JK menilai, penyusunan kementerian harus pantas program kerja, supaya efektif dalam melakukan program pemerintah.

“Jadi tergantung kebutuhan lah, pemerintah itu, jangan liat kementerianya dahulu, programnya apa, nah dari progran itu disusun organisasinya bukan subkoordinasinya dahulu, apa yang mau dikerjakan baru disusun organisasinya,” kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (7/5/2024).

“Apabila organisasinya memerlukan 40 ya silahkan, melainkan bila cukup 35-34 cukup (kementerian), bisa digabung sebenarnya,” sambungnya.

JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah memiliki 100 kabinet di era Soekarno. Tetapi, Ia menilai kian banyak orang, kian kental faktor politiknya.

Berdasarkan qris slot eks Ketum Golkar ini, jumlah kementerian yang ada kini telah pas sebanyak 34.

“Tergantung program kabinetnya, bila programnya gini itu disesuaikan, melainkan 34 itu telah dihitung perhitungan yang ada, pernah kita 100 menteri itu cuma politis amat, memberikan kesempatan segala orang melainkan gak bisa jalan, artinya 34 okelah,” ujarnya.

JK bahkan tidak menepis bila penyusunan 40 kementerian dievaluasi amat politis. Ia berkata, kabinet hal yang demikian bukan lagi zaken kabinet atau yang diisi kalangan profesional.

“Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, melainkan kabinet yang amat politis,” ungkap ia.